LUTIM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan Bupati Irwan Bachri Syam dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (29/6/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Hadir pula Wakapolres Luwu Timur Kompol Hajriadi, Sekda Ramadhan Pirade, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta tamu undangan lain.
Dalam pemaparannya, Bupati Irwan menyebut penyampaian Ranperda ini merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan Pemkab Luwu Timur disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan dan sudah melalui audit BPK RI.
Hasilnya, Luwu Timur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk ke-14 kalinya secara beruntun.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi kami menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini kerja keras seluruh jajaran Pemda bersama dukungan DPRD,” ujar Irwan.
Bupati merinci, realisasi pendapatan daerah 2025 tercatat Rp1,94 triliun atau 91,39% dari target Rp2,12 triliun. Pendapatan Asli Daerah justru melebihi sasaran dengan realisasi Rp482,92 miliar atau 100,15%.
Untuk sisi belanja dan transfer, terealisasi Rp1,90 triliun atau 90,37%. Dengan begitu Pemkab membukukan surplus anggaran sekitar Rp36,4 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA sebesar Rp21,6 miliar.
Pada kesempatan sama, Irwan juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui tiga Ranperda strategis. Ia menilai regulasi baru itu akan menguatkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memberi kepastian hukum di Luwu Timur.
Penyerahan Ranperda ini menjadi tahap awal pembahasan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD 2025.
